kisi-kisi PKn (SMANEPA)

·         System pemerintahan   : parlementer, presidensial

·         Bentuk Negara  : republic, monarki

·         “              kenegaraan        : protektorat, mandate, uni, kesatuan, traktat, koloni

v  18 8 45 – 14 11 45 = berlaku system pemerintahan presidensial

v  14 11 45 – 5 juli 59 = terjadi penyimpangan UUD yaitu pemberlakuan system parlementer

v  1950 – 1959 = UUD 50

v  5 7 59 = dekrit presiden (kembali ke prsidensial)

v  27 12 45 – 17 8 50 = penyimpangan kedua (UU diganti konstituante RIS)

Ø  KNI = membantu presiden di bidang legislasi, yaitu membuat undang-undang

Ø  Pemerintah pusat : Presiden dan wakil presiden bersama menteri

Ø  Pemerintahan pusat : presiden, DPR, DPD, MK, KY BPK

Ø  1955 = Indonesia pertama kali melaksanakana pemilu dengan 4 partai yang keluar sebagai pemenang.

ü  Pemenang pemilu : NU, Masyumi, PNI, PKI

ü  Presiden sebagai kepala Negara : pasal 10, 11 (2), 12-15

ü  Presiden sebagai kepala pemerintahan : pasal 4(1), 5 (2), 22 (1)

o   Tata urutan perundangan  NKRI

­   UUD 1945

­   TAP MPR

­   UU

­   Peraturan pemerintah pengganti UU

­   Peraturan pemerintah

­   Keputusan pemerintah

­   Perda

Ø  Liberalism = paham yang member kebebasan seluasnya kepada individu

Cirri :

­   System ekonomi kapitalis ( ekonomi dikuasai oleh penanam modal/pemilik perusahaan)

­   Monopoli ekonomi

­   Agama sekularisme ( moralitas suatu bangsa tidak bias ditenntukan oleh agama)

Ø  Sosialisme = semua dimiliki oleh Negara, hak individu tidak diakui

Cirri :

­   Komunisme

­   Atheism

­   Rasionalisme ( menurut akal/rasional)

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ³⁾

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ³⁾

 

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁾

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

 

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ⁴⁾

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan per-ubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ³⁾

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ³⁾

Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. ¹⁾

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁾

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. ¹⁾

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. ¹⁾

Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. ¹⁾

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. ¹⁾

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. ¹⁾

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ³⁾

 

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

 

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. ²⁾

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. ²⁾

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. ²⁾

Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. ²⁾

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. ²⁾

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. ²⁾

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. ²⁾

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. ²⁾

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ⁴⁾

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ⁴⁾

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ⁴⁾

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ⁴⁾

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ⁴⁾

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ⁴⁾

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.⁴⁾

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ⁴⁾

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang. ⁴⁾

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ⁴⁾

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ⁴⁾

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ⁴⁾

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang. ⁴⁾